1. Cuti Tahunan (الإجازة السنوية) — Pasal 109
Pekerja berhak atas cuti tahunan berbayar tidak kurang dari 21 hari untuk setiap tahun kerja. Setelah menyelesaikan 5 tahun berturut-turut pada pemberi kerja yang sama, cuti meningkat menjadi tidak kurang dari 30 hari. Upah cuti wajib dibayarkan di muka sebelum pekerja menjalani cuti.
Cuti tahunan pada prinsipnya harus diambil dan tidak dapat ditukar dengan uang selama hubungan kerja masih berlangsung. Pemberi kerja menetapkan waktu pelaksanaan cuti sesuai kebutuhan operasional dan wajib memberitahukan pekerja setidaknya 30 hari sebelumnya.
Penundaan cuti: Pemberi kerja dapat menunda cuti setelah tahun haknya karena kondisi kerja untuk jangka waktu tidak lebih dari 90 hari. Jika penundaan berlanjut, diperlukan persetujuan tertulis dari pekerja, dan penundaan tidak boleh melewati akhir tahun berikutnya. Jika pekerja meninggalkan pekerjaan sebelum menggunakan cutinya, ia berhak atas kompensasi upah untuk hari-hari cuti yang belum diambil.
2. Cuti Sakit (الإجازة المرضية) — Pasal 117
Pekerja yang terbukti sakit berdasarkan surat keterangan medis berhak atas cuti sakit dengan ketentuan upah bertingkat dalam satu tahun (dihitung dari tanggal cuti sakit pertama, baik bersambung maupun terputus):
30 hari pertama: upah penuh.
60 hari berikutnya: 75% dari upah.
30 hari berikutnya: tanpa upah (unpaid).
Total cuti sakit yang diakui adalah 120 hari dalam satu tahun. Pemberi kerja dilarang memutus hubungan kerja karena sakit sebelum pekerja menghabiskan seluruh hak cuti sakitnya (Pasal 82).
3. Cuti Melahirkan (إجازة الوضع) — Pasal 151
Pekerja perempuan berhak atas cuti melahirkan dengan upah penuh selama 12 minggu (sebelumnya 10 minggu, diperbarui melalui amandemen 2025). Rinciannya:
6 minggu setelah melahirkan bersifat wajib dan tidak dapat dialihkan.
6 minggu sisanya dapat diatur waktunya oleh pekerja, dimulai 4 minggu sebelum perkiraan tanggal melahirkan.
Jika kelahiran terlambat dan sisa cuti kurang dari 6 minggu, kekurangannya dihitung sebagai cuti tanpa upah.
Dalam semua keadaan, pekerja perempuan berhak memperpanjang cuti selama 1 bulan tanpa upah.
Kasus khusus: Jika pekerja perempuan melahirkan anak yang sakit atau berkebutuhan khusus dan kondisinya memerlukan pendampingan terus-menerus, ia berhak atas cuti tambahan 1 bulan dengan upah penuh setelah cuti melahirkan berakhir, serta dapat diperpanjang 1 bulan lagi tanpa upah.
Setelah kembali bekerja, pekerja perempuan berhak atas waktu istirahat menyusui (total 1 jam per hari) yang dihitung sebagai jam kerja.
4. Cuti Melahirkan bagi Pekerja Laki-Laki (إجازة الأبوة) — Pasal 113 (Amandemen 2025)
Amandemen 2025 memperkenalkan cuti ayah (paternity leave) selama 3 hari berbayar penuh, yang harus diambil dalam 7 hari sejak kelahiran anak.
5. Cuti karena Peristiwa Keluarga (Pasal 113)
Pekerja berhak atas cuti berbayar penuh untuk peristiwa berikut:
5 hari untuk pernikahan.
5 hari untuk kematian pasangan, orang tua, atau anak.
3 hari untuk kematian saudara laki-laki atau perempuan (ketentuan baru dari amandemen 2025).
3 hari untuk kelahiran anak, yang harus diambil dalam 7 hari setelah kelahiran (ketentuan ini juga mencakup pekerja laki-laki).
Semua cuti ini dihitung sejak tanggal terjadinya peristiwa.
6. Cuti Haji (إجازة الحج) — Pasal 114
Pekerja berhak atas cuti berbayar untuk menunaikan ibadah haji satu kali selama masa kerjanya, dengan durasi 10 hingga 15 hari (termasuk cuti Idul Adha). Syaratnya:
Pekerja belum pernah menunaikan haji.
Telah bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut pada pemberi kerja tersebut.
Pemberi kerja berhak menentukan jumlah pekerja yang dapat mengambil cuti haji setiap tahun sesuai kebutuhan operasional.
7. Cuti Ujian (إجازة الامتحانات) — Pasal 115
Jika pemberi kerja menyetujui pekerja untuk mendaftar atau melanjutkan studi di lembaga pendidikan, pekerja berhak atas:
Cuti dengan upah penuh untuk mengikuti ujian tahun yang tidak diulang, selama hari-hari ujian aktual.
Cuti tanpa upah untuk ujian tahun yang diulang.
Pekerja wajib mengajukan permohonan cuti setidaknya 15 hari sebelum ujian dan dapat diminta menunjukkan bukti keikutsertaan ujian. Pemberi kerja berhak meminta dokumen pendukung.
8. Cuti Tanpa Upah (إجازة دون أجر) — Pasal 116
Pekerja dapat mengambil cuti tanpa upah dengan persetujuan pemberi kerja. Kedua belah pihak menyepakati durasinya. Jika cuti melebihi 20 hari, perjanjian kerja dianggap ditangguhkan (موقوف) selama kelebihan tersebut, kecuali disepakati lain.
9. Cuti Hari Raya dan Hari Libur Resmi (إجازة الأعياد والعطل الرسمية) — Pasal 112
Pekerja berhak atas cuti dengan upah penuh pada hari raya dan hari libur resmi yang ditetapkan dalam Peraturan Pelaksanaan.
10. Cuti Iddah bagi Perempuan yang Ditinggal Mati Suami — Pasal 160
Pekerja perempuan Muslim yang suaminya meninggal dunia berhak atas cuti iddah dengan upah penuh selama 4 bulan 10 hari sejak tanggal kematian. Jika ia hamil, cuti dapat diperpanjang tanpa upah hingga melahirkan.
Pekerja perempuan non-Muslim berhak atas cuti 15 hari dengan upah penuh.
Selama masa iddah, pekerja perempuan dilarang bekerja pada pihak lain.
Ringkasan Perbandingan
|
Jenis Cuti |
Durasi |
Upah |
Pasal |
|---|---|---|---|
|
Tahunan |
21 hari (30 hari setelah 5 tahun) |
Penuh, dibayar di muka |
109 |
|
Sakit |
30 + 60 + 30 hari |
100% → 75% → 0% |
117 |
|
Melahirkan |
12 minggu |
Penuh (6 minggu pertama wajib) |
151 |
|
Ayah (paternity) |
3 hari (dalam 7 hari setelah lahir) |
Penuh |
113 (2025) |
|
Pernikahan |
5 hari |
Penuh |
113 |
|
Kematian pasangan/orang tua/anak |
5 hari |
Penuh |
113 |
|
Kematian saudara |
3 hari |
Penuh |
113 (2025) |
|
Kelahiran anak |
3 hari (dalam 7 hari) |
Penuh |
113 |
|
Haji |
10–15 hari (sekali) |
Penuh |
114 |
|
Ujian (tahun tidak diulang) |
Sesuai hari ujian |
Penuh |
115 |
|
Ujian (tahun diulang) |
Sesuai hari ujian |
Tanpa upah |
115 |
|
Tanpa upah |
Kesepakatan ( >20 hari = kontrak ditangguhkan) |
Tanpa upah |
116 |
|
Hari raya/resmi |
Sesuai ketetapan |
Penuh |
112 |
|
Iddah (Muslim) |
4 bulan 10 hari |
Penuh |
160 |
|
Iddah (non-Muslim) |
15 hari |