Mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di Arab Saudi dirancang untuk mendorong penyelesaian damai sebelum masuk ke jalur litigasi formal. Prosesnya berlapis, dimulai dari upaya wajib di kementerian, berlanjut ke pengadilan khusus, hingga tahap banding.
⚖️ Kerangka Hukum dan Prinsip Dasar
Penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (Royal Decree No. M/51) beserta peraturan pelaksanaannya. Prinsip utamanya adalah penyelesaian damai (amicable settlement) sebagai langkah wajib sebelum perkara dapat diajukan ke Pengadilan Ketenagakerjaan.
1. Tahap Pra-Litigasi: Penyelesaian Kekeluargaan (Wajib)
Ini adalah pintu masuk utama untuk hampir semua sengketa ketenagakerjaan. Proses ini bersifat wajib dan menjadi syarat sebelum perkara dapat didaftarkan ke pengadilan.
Forum: Komite Penyelesaian Kekeluargaan di Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial (HRSD).
Prosedur: Penggugat (pekerja atau pemberi kerja) mengajukan klaim secara elektronik melalui portal layanan Kementerian. Kementerian kemudian memanggil kedua belah pihak untuk sesi mediasi guna mencapai kesepakatan.
Durasi: Proses ini memiliki batas waktu 21 hari kerja sejak sidang pertama. Jika tercapai kesepakatan, dibuatlah berita acara perdamaian (محضر صلح) yang bersifat dapat dieksekusi langsung (executable title) dan dapat diajukan ke pengadilan eksekusi tanpa perlu gugatan baru.
Jika Gagal: Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam 21 hari, Kementerian akan mengeluarkan berita acara yang menyatakan kegagalan perdamaian dan merujuk perkara secara elektronik ke Pengadilan Ketenagakerjaan yang berwenang.
2. Tahap Litigasi: Pengadilan Ketenagakerjaan
Jika mediasi gagal, perkara memasuki jalur litigasi formal.
Forum: Pengadilan Ketenagakerjaan (المحكمة العمالية) di bawah Kementerian Kehakiman. Terdapat 7 pengadilan ketenagakerjaan utama dan 27 sirkuit ketenagakerjaan di pengadilan umum di seluruh Arab Saudi.
Yurisdiksi: Pengadilan ini berwenang atas sengketa terkait kontrak kerja, upah, hak-hak pekerja, kecelakaan kerja dan kompensasinya, tindakan disipliner, pemutusan hubungan kerja, dan sanksi berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Prosedur: Klaim dan pembelaan diajukan secara elektronik melalui platform Najiz. Sidang umumnya dilakukan secara virtual, dengan penekanan pada bukti dokumen.
Durasi: Untuk perkara yang relatif sederhana, proses adjudikasi typically memakan waktu 30 hari melalui tiga hingga lima sidang.
Batas Waktu Pengajuan: Klaim umumnya harus diajukan dalam waktu 12 bulan sejak berakhirnya hubungan kerja atau terjadinya pelanggaran.
3. Tahap Banding
Putusan Pengadilan Ketenagakerjaan tidak serta-merta final.
Pengadilan Banding: Pihak yang tidak puas memiliki waktu 30 hari kalender untuk mengajukan banding ke Pengadilan Banding (محكمة الاستئناف).
Mahkamah Agung: Perkara dapat diajukan ke Mahkamah Agung (المحكمة العليا) namun hanya dengan alasan yang sangat terbatas, seperti pelanggaran Syariah atau kesalahan prosedural yang material.
4. Alternatif: Arbitrase
Sebagai alternatif dari jalur pengadilan, para pihak dapat menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang memungkinkan pencantuman klausul arbitrase dalam kontrak kerja atau kesepakatan setelah sengketa timbul.
Penyelesaian di Maktab Amal (HRSD) melalui situsnya
Ajukan masalah adan melalui Komite Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan melalui situsnya:
https://www.mol.gov.sa/securessl/login.aspx
Pengajuan tuntutan melalui Najiz
Jika penyelesiaan tidak tercapai, anda dapat mengajukan tuntutan melalui Pengadilan Ketenagakerjaan dengan melalui situs: https://najiz.sa
Konsultasi dan Pendampingan melalui KJRI Jeddah
untuk mendapatkan konsultasi dan pendampingan hokum, Hubungi Teknis Tenaga Kerja KJRI Jeddah