Hak pekerja domestik
Kontrak kerja
Kontrak dibuat sesuai format wajib Kementerian; teks Arab menjadi acuan dan diterjemahkan ke bahasa yang dipahami pekerja.
Kontrak tidak tertulis tetap dianggap ada; pekerja boleh membuktikan haknya dengan semua alat bukti.
Kontrak harus ditentukan jangka waktunya; jika tidak, dianggap berlaku dan diperbarui 1 tahun.
Masa percobaan maksimal 90 hari; selama itu kedua pihak dapat mengakhiri kontrak.
Jam kerja, istirahat, dan hari libur
Tidak boleh dipekerjakan secara aktual lebih dari 10 jam/hari.
Tidak boleh bekerja lebih dari 5 jam berturut-turut tanpa istirahat minimal 30 menit untuk istirahat/ibadah/makan.
Istirahat harian berkelanjutan minimal 8 jam.
Berhak atas hari libur mingguan berbayar minimal 24 jam berturut-turut.
Jika bekerja pada hari libur mingguan, berhak atas hari libur pengganti atau kompensasi tunai sesuai kesepakatan.
Cuti dan kesehatan
Setelah 2 tahun bekerja dan kontrak diperbarui, berhak cuti 30 hari; jika tidak diambil, berhak kompensasi tunai saat hubungan kerja berakhir.
Setiap 2 tahun berhak tiket pulang-pergi ke negara asal/tempat tinggal untuk menjalani cuti, dengan syarat tertentu.
Cuti sakit maksimal 30 hari berdasarkan laporan medis: 15 hari pertama upah penuh, 15 hari berikutnya setengah upah.
Berhak atas layanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku.
Upah
Upah dibayar bulanan dalam mata uang resmi Saudi dan melalui cara yang ditetapkan Kementerian.
Jika pekerja hadir/siap bekerja tetapi dicegah oleh majikan, pekerja tetap berhak atas upah untuk waktu tersebut.
Tidak boleh dipotong lebih dari 1/4 upah, kecuali untuk kerusakan yang dilakukan sengaja/kelalaian, pinjaman, atau putusan pengadilan/keputusan administratif.
Perlindungan dari majikan
Majikan menanggung biaya izin kerja, iqamah, perpanjangan, denda yang disebabkan majikan, dan biaya terkait.
Majikan tidak boleh menyimpan paspor atau dokumen pribadi pekerja.
Majikan dilarang melakukan kekerasan fisik/lisan, diskriminasi, pelecehan seksual, kerja paksa, atau tindak perdagangan orang.
Berakhirnya kontrak dan pesangon
Berhak atas pesangon akhir kerja: upah 1 bulan untuk setiap 4 tahun berturut-turut, dihitung dari upah terakhir.
Jika majikan mengakhiri kontrak, hak pekerja harus diselesaikan maksimal 1 minggu; jika pekerja yang mengakhiri, maksimal 2 minggu.
Jika pemutusan dilakukan secara tidak sah dan kontrak tidak menentukan kompensasi, pihak yang dirugikan berhak atas kompensasi 2 bulan upah.
Pekerja berhak mengakhiri kontrak sambil mempertahankan haknya jika majikan melanggar kewajiban pokok, melakukan penipuan, kekerasan/sikap tidak senonoh, memberi pekerjaan berbahaya, atau menunda hak pekerja.
Hak pekerja atas upah/pesangon merupakan utang istimewa kelas pertama atas harta majikan.
Kewajiban pekerja
Melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak
Melakukan pekerjaan domestik yang disepakati di bawah pengawasan dan arahan majikan.
Menaati ketentuan kontrak dan peraturan ini.
Disiplin kerja
Hadir dan siap bekerja pada waktu yang ditentukan.
Tidak berhak atas upah untuk hari/jam ketika tidak bekerja/absen.
Tidak melanggar kewajiban pokok
Majikan dapat mengakhiri kontrak tanpa pesangon/kompensasi jika pekerja:Melanggar kewajiban pokok dalam kontrak/peraturan, atau menolak bekerja tanpa alasan sah setelah diberi peringatan tertulis.
Dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan kerugian material pada majikan.
Absen/meninggalkan pekerjaan; majikan harus mengikuti prosedur Kementerian.
Mendapat pekerjaan melalui penipuan.
Berperilaku buruk atau melakukan perbuatan yang merusak kehormatan/amanah.
Menyerang majikan atau anggota keluarganya, atau melakukan kegiatan yang merugikan majikan/keluarga.
Keselamatan dan kesehatan kerja
Wajib mematuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan Kementerian.
Konsekuensi pelanggaran
Pekerja yang melanggar dapat dikenai denda maksimal 1.000 riyal, atau dilarang bekerja di Kerajaan, atau keduanya.
Denda dapat berlipat sesuai jumlah pelanggaran yang terbukti.
Pekerja yang melanggar wajib menanggung biaya pulang ke negaranya.
Pekerja menanggung biaya pulang jika terbukti tidak layak bekerja atau ingin pulang tanpa alasan sah.