ada larangan bagi majikan untuk menahan dokumen pekerja; tidak ada dasar dalam naskah ini yang memberi hak kepada majikan untuk menyimpan paspor atau dokumen pribadi pekerja.
Pasal 15 angka 2:
Majikan tidak boleh menyimpan/menahan paspor pekerja domestik, atau dokumen pribadinya, surat-surat identitasnya, atau barang-barang pribadinya.
Jadi, dalam naskah ini tidak ada ketentuan yang membolehkan majikan menjadi “pemegang dokumen” paspor/identitas pekerja. Yang ada justru larangan menahan dokumen.
Selain itu:
Pasal 8 huruf b mewajibkan kontrak memuat data kedua pihak, termasuk nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, email, nomor kontak, data kerabat, dan alamat nasional majikan—tetapi ini soal pencantuman data, bukan hak menyimpan dokumen.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi dalam Pasal 29, yaitu denda maksimal 20.000 riyal, atau larangan merekrut maksimal 3 tahun, atau keduanya; dapat diperberat jika diulang.