Untuk melakukan pengaduan
1. Kementerian menjadi jalur utama pengaduan
Pasal 32 menyatakan:
Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan lain, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial berwenang:
menerima pengaduan,
menyelesaikannya secara damai,
mencatat/menindak pelanggaran yang dilakukan oleh majikan atau pekerja domestik.
Jadi, jalur pertama adalah pengaduan ke Kementerian dan penyelesaian damai.
2. Jika tidak selesai damai, dapat ke pengadilan
Naskah ini tidak merinci tahapan setelah mediasi. Namun Pasal 5 menyebut adanya “pengadilan yang berwenang” untuk menuntut hak berdasarkan peraturan ini atau kontrak kerja domestik.
3. Batas waktu menuntut hak
Pasal 5:
Gugatan terkait hak berdasarkan peraturan ini atau kontrak kerja domestik tidak diterima di pengadilan jika diajukan setelah 12 bulan sejak berakhirnya kontrak kerja domestik.
Pengecualian: jika penggugat memberikan alasan yang dapat diterima, atau pihak tergugat mengakui hak tersebut.
4. Sanksi administratif
Pasal 29: majikan yang melanggar dapat dikenai denda maksimal 20.000 riyal, atau larangan merekrut maksimal 3 tahun, atau keduanya. Jika diulang, sanksi dapat dilipatgandakan. Denda dapat berlipat sesuai jumlah orang yang menjadi korban pelanggaran.
Pasal 30: pekerja domestik yang melanggar dapat dikenai denda maksimal 1.000 riyal, atau larangan bekerja di Saudi, atau keduanya. Denda berlipat sesuai jumlah pelanggaran yang terbukti; pekerja yang melanggar juga menanggung biaya pulang.
Pasal 31: Menteri atau pejabat yang didelegasikan menetapkan tabel pelanggaran dan sanksi.
Pasal 33: denda yang dijatuhkan masuk ke rekening bank untuk membiayai penampungan pekerja domestik dan deportasi.
5. Pelaporan khusus oleh majikan
Dalam kasus pekerja yang dengan sengaja/kelalaian menimbulkan kerugian material, Pasal 26 angka 2 mewajibkan majikan melaporkan kejadian kepada pihak berwenang dalam 24 jam sejak mengetahui. Ini bukan prosedur penyelesaian sengketa, tetapi syarat agar majikan dapat mengakhiri kontrak tanpa pesangon/kompensasi.
6. Perkara pidana/pidana lain tetap berlaku
Pasal 29 dan 30 diawali dengan “tanpa mengurangi sanksi dalam peraturan lain”. Artinya, jika ada tindak pidana—misalnya kekerasan, pelecehan, kerja paksa, atau perdagangan orang—ketentuan pidana umum tetap berlaku dan dapat diproses oleh pihak berwenang.
Penyelesaian di Maktab Amal (HRSD) melalui situsnya
Ajukan masalah adan melalui Komite Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Sektor Rumah Tangga melalui situsnya:
https://www.mol.gov.sa/securessl/login.aspx
Pengajuan tuntutan melalui Najiz
Jika penyelesiaan tidak tercapai, anda dapat mengajukan tuntutan melalui Pengadilan Ketenagakerjaan dengan melalui situs: https://najiz.sa
Konsultasi dan Pendampingan melalui KJRI Jeddah
untuk mendapatkan konsultasi dan pendampingan hokum, Hubungi Teknis Tenaga Kerja KJRI Jeddah