Pemberi kerja tidak boleh memotong jumlah apa pun dari Gaji pekerja untuk hak-hak pribadinya tanpa persetujuan tertulis dari pekerja, kecuali dalam kasus-kasus berikut:
Pengembalian pinjaman, dengan syarat potongan tidak melebihi 10% dari Gaji pekerja.
Iuran jaminan sosial dan iuran lain yang diwajibkan oleh hukum.
Denda yang dijatuhkan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan internal kerja.
Pelaksanaan putusan pengadilan, dengan syarat potongan tidak melebihi seperempat (1/4) dari Gaji bulanan.
Dalam semua keadaan, total potongan dari Gaji pekerja tidak boleh melebihi setengah (1/2) dari Gajinya yang terutang, kecuali apabila badan penyelesaian perselisihan perburuhan menetapkan bahwa potongan lebih lanjut dapat dilakukan, atau bahwa pekerja membutuhkan lebih dari setengah Gajinya. Dalam kasus terakhir ini, pekerja tidak boleh diberikan lebih dari tiga perempat (3/4) dari Gajinya.
Apabila jumlah apa pun dipotong dari Gaji pekerja karena alasan selain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini tanpa persetujuan tertulisnya, atau apabila pemberi kerja menunda pembayaran Gaji pekerja tanpa alasan yang sah melebihi tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, maka pekerja, perwakilannya, atau kepala kantor ketenagakerjaan yang berwenang dapat mengajukan permintaan kepada badan penyelesaian perselisihan perburuhan untuk memerintahkan pemberi kerja mengembalikan jumlah yang dipotong secara tidak sah atau membayar Gajinya yang tertunggak.
Badan tersebut dapat, apabila terbukti bahwa pemberi kerja telah melakukan pemotongan yang tidak sah atau menunda pembayaran Gaji, menjatuhkan denda kepada pemberi kerja tidak melebihi dua kali jumlah yang dipotong dari Gaji pekerja atau dua kali Gaji yang tertunggak.